Buruknya Infrastruktur Picu Inflasi Jambi

MEDIAJAMBI—Buruknya kondisi infrastruktur, khususnya ruas jalan menjadi penyebab utama berfluktuatifnya angka inflasi di Jambi. Bahkan sejak sembilan tahun terakhir, terjadi kecenderungan inflasi lebih tinggi dari angka nasional setiap siklus dua tahunan. Dibutuhkan langkah pegendalikan laju inflasi untuk keseimbangan harga, ketersediaan stok dan daya beli masyarakat.
Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank In­donesia, Soeko Wardoyo me­ngatakan, semua pihak ha­rus mengambil peran dalam pe­ngendalian inflasi di Jambi. forum ini bertujuan menge­n­dalikan tekanan laju inflasi di da­erah. Untuk memenuhi pen­capaian sasaran inflasi se­cara nasional.
“Selama ini, belum semua da­erah memiliki tim pengen­da­lian inflasi,” ujar Soeko saat peluncuran Forum Ko­or­dinasi Pengendalian Inflasi Pro­vinsi Jambi di Kantor Bank Indonesia Jambi, Kamis (25/6) lalu.
Tim pengendali ini, terdiri da­ri unsur Bank Indonesia, Pe­merintah Provinsi dan Sa­tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Ko­ta. Sejauh Ini, Soeko menilai masih lemahnya kapasitas dan peran SKPD dalam me­lakukan koordinasi pengen­da­lian inflasi di daerah.
Tugas tim kedepan, lan­jutnya, tidak hanya memo­ni­tor perkembangan inflasi. Na­mun melakukan identifikasi faktor penyebab inflasi serta lang­kah yang harus diambil un­tuk mengendalilkan laju in­flasi tersebut.

Dukungan Infrastruktur
Ketua Program Magister Eko­nomika Pembangunan Uni­ver­­sitas Jambi, Syurya Hi­da­yat mengatakan, sebagian be­sar kebutuhan pokok yang di­perdagangkan di Jambi dipa­sok dari luar daerah. “Komo­diti ini dikirim melalui jalan darat dari beberapa provinsi tetangga,” ujar Syurya.
Daerah pemasok tersebut seperti Provinsi Sumatera Ba­rat, Sumatera Selatan, Suma­tera Utara, Riau dan Lam­pung. Kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang buruk sa­ngat mempengaruhi kelan­car­an arus barang dan harga jual di tingkat pedagang.
Kondisi ruas jalan rusak di Jambi mencapai 40 persen dari total panjang jalan nasional, pro­vinsi dan kabupaten Dari 2.387,08 kilometer, hanya 8089,37 kilometer dalam kon­disi baik. Selebihnya dalam kondisi sedang, rusak dan ru­sak berat. “Infrastruktur yang buruk, akan meningkatkan biaya distribusi yang dibe­ban­kan pada biaya produk barang,” lanjutnya.
Dampak lanjutan, akan mempengaruhi ketersediaan produk serta munculnya motif spekulasi harga oleh pedagang dan pengumpul ba­rang. Kecenderungan lain pe­nyebab inflasi, yaitu lam­bat­nya realisasi pencairan AP­BD. Pada triwulan pertama hingga ketiga, realisasi APBD dipastikan belum maksimal.
“Padahal realisasi APBD akan menstimulus percepatan urang beredar dan permintaan terhadap komoditas terten­tu,” ujar Syurya.
Tiga langkah dapat dila­ku­kan untuk meminimalkan laju inflasi di Jambi. Diantaranya melalui pemantauan penyaluran kredit yang bersifat konsumtif. Ko­munikasi dengan pihak perbankan, menurut Syurya, dapat dilakukan untuk mengefektifkan penggunaan dan penyaluran kredit perbankan.
Langkah kedua mempercepat pengaturan siklus pencairan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan sektor ekonomi, terutama pada komoditas pemberi kontribusi terbesar pada inflasi.
“Juga diperlukan perhatian penuh pada ketersediaan infra­struktur darat, termasuk perbaikan jalan yang dalam kondisi buruk,” lanjutnya.
Kepala Badan Perencanaan Pem­bangunan Daerah, Fauzi Ansori mengatakan, penanganan terhadap laju inflasi harus segera dilakukan. Langkah yang dapat yaitu percepatan pelaksanaan APBD, pertumbuhan investasi dan pengembangan kebijakan One Village One Product.(jun)